Ketua Biro Saber Pungli DPC LPRI Kabupaten Malaka, Drs. Bonefasius Atolan, di Betun menegaskan kesiapannya untuk mengawasi dan memberantas praktik pungutan liar di seluruh wilayah Kabupaten Malaka. Selaras langkah kerja.
Hal ini disampaikannya dengan tegas saat mengikuti kegiatan pemantapan organisasi yang diselenggarakan untuk jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LPRI Kabupaten Malaka.
Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 22 April 2026, bertempat di salah satu kafe yang berada di wilayah Bakateo Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Acara dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPD LPRI Provinsi NTT, Rezky Yunike Agustin Frans. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LPRI Kabupaten Malaka yang baru, Cyriakus Kiik, beserta seluruh jajaran pengurus tingkat daerah dan pengurus cabang Kabupaten Malaka.
Pertemuan ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk memperkuat struktur organisasi, menyelaraskan langkah kerja, serta mendalami berbagai persoalan strategis yang saat ini tengah terjadi dan dirasakan langsung di lapangan.
Dari itu Boni Atolan menegaskan bahwa masalah pungutan liar kerap kali terjadi dan seringkali terabaikan, padahal praktik ini memberikan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pungutan liar tidak hanya membebani keuangan warga, tetapi juga menghambat kelancaran pelayanan publik, menghambat perkembangan usaha, serta merusak iklim usaha dan tata kelola yang sehat di daerah.
“Praktik pungutan liar seringkali terjadi di berbagai titik pelayanan, baik itu di instansi pemerintahan, jalan raya, maupun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sayangnya, kasus-kasus ini kerap tidak mendapatkan perhatian serius dan cenderung dibiarkan berjalan. Hal ini harus segera diakhiri, karena setiap rupiah yang dipungut secara tidak sah adalah hak rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan, ia menyatakan bahwa Biro Saber Pungli akan beroperasi secara aktif, melakukan pemantauan secara berkala, membuka saluran pengaduan bagi masyarakat, serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk menindak tegas setiap pelaku yang terbukti melakukan praktik tersebut. Ia berharap, dengan adanya pemantapan organisasi ini, seluruh jajaran dapat bersinergi dan memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang bersih, adil, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan.
Selain masalah pungutan liar, dalam pertemuan ini juga dibahas berbagai permasalahan krusial lainnya yang telah disoroti sebelumnya, mulai dari dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset daerah, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga kendala yang dihadapi oleh sektor pertanian sebagai basis perekonomian masyarakat.
Seluruh peserta sepakat bahwa pengawasan yang ketat dan perhatian yang serius terhadap berbagai persoalan ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, aman, dan sejahtera sebagaimana visi dan komitmen LPRI.(**)
