Satu Kepedulian, Sejuta Harapan: Polres Malaka Dirikan Posko Peduli Flores klikinfosuararakyat.com, Malaka,16 Agustus 2026 — Polres Malaka mendirikan Posko Bantuan Peduli Flores di Mako Polres pada Minggu, di bawah pimpinan Kapolres AKBP Riki Ganjar Gumilar, S.I.K., M.M., sebagai wujud kepedulian terhadap korban gempa bumi di Flores. Sejak pagi hingga sore, personel Polres Malaka bersinergi dengan…
Komandan Kompi (Danki) 3 Motamasin Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste (Pamtas RI-RDTL) Yonarmed 12 Kostrad, Kapten Arm Rosy Pujiantoro, menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rezky Yunike Agustin Frans. Ucapan maaf tersebut disampaikannya melalui pesan yang diterima…
Kabupaten Kupang.Jumat (24/4/2026) Proses mediasi yang dilaksanakan BPN Kabupaten Kupang dalam penyelesaian sengketa tanah di Oelomin, kembali tidak membuahkan hasil. mediasi yang keempat kali ni kembali gagal karena tidak teradu Marthen Rupiasa, meski telah di panggil oleh pihak BPN Kabupaten Kupang untuk kesekian kalinya tetap tidak hadir. Mediasi ini di pimpin oleh pihak BPN Kabupaten…
PRESIDEN PRABOWO DI MBAY: HADIR, BANTUAN Rp200 MILIAR, FLORES BANGKIT! Oleh: Baldus Sae | Foto: Laily Rachev | Editor: Hiro Lukas Sumber: Setda NTT — Klikinfopol.com, 26 Agustus 2026 MBAY, NAGEKEO klikinfosuararakyat com, Presiden Prabowo hadir langsung di tengah pengungsi Flores, 26 agustus lalu, menyapa, memeluk, menyalurkan Rp200 miliar bantuan & janji bangun kembali…
Ketua Biro Saber Pungli DPC LPRI Kabupaten Malaka, Drs. Bonefasius Atolan, di Betun menegaskan kesiapannya untuk mengawasi dan memberantas praktik pungutan liar di seluruh wilayah Kabupaten Malaka. Selaras langkah kerja. Hal ini disampaikannya dengan tegas saat mengikuti kegiatan pemantapan organisasi yang diselenggarakan untuk jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LPRI Kabupaten Malaka. Kegiatan ini berlangsung pada…
Putusan PTUN Belum Dijalankan, Kepercayaan Publik Teruji Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah sah dan mengabulkan gugatan pemberhentian Kepala Dinas hingga kini belum dilaksanakan. Pejabat yang bersangkutan sampai hari ini masih belum dapat kembali menjalankan tugasnya. Putusan pengadilan adalah cerminan keadilan yang wajib ditaati. Mengabaikannya berarti mencederai prinsip negara hukum dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat….
